UNGARAN, SMI. id | Aktivitas tambang yang diduga tanpa izin di wilayah Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang akhirnya dihentikan polisi. Satu orang diamankan, sementara 5 unit dump truk dan 1 unit excavator ikut disita sebagai barang bukti.
Pengungkapan ini disampaikan Kapolres Semarang, AKBP Heru Dwi Purnomo, S.I.K.,M.Si., usai konferensi pers jajaran Polda Jawa Tengah di Mako Ditreskrimsus Polda Jateng yang dipimpin Kapolda Jateng Irjen Pol. Roy Hardi Siahaan, Jumat (13/11/2026).
Kasus ini bermula dari laporan warga, yang masuk ke Satreskrim Polres Semarang pada Senin (19/10/2026) sekitar pukul 10.00 WIB. Warga melaporkan adanya dugaan aktivitas penambangan tanpa izin di Dusun Gading, Desa Getasan, Kecamatan Getasan.
Tak menunggu lama, petugas langsung bergerak ke lokasi sekitar pukul 11.00 WIB untuk memastikan laporan tersebut. Di sana, petugas mendapati aktivitas penggalian tanah yang diduga tidak dilengkapi izin resmi.
Sekitar pukul 13.30 WIB di hari yang sama, polisi pun melakukan penindakan. Seorang pria berinisial MDF (24) diamankan di lokasi.
Dari hasil pemeriksaan awal,
MDF diduga mengoperasikan tambang dengan menggunakan alat berat excavator untuk menggali material tanah. Hasil galian itu kemudian diangkut menggunakan dump truck untuk dijual sebagai tanah urug.
Adapun barang bukti yang diamankan, yakni 5 unit dump truck merek Toyota Dyna dengan berbagai tahun produksi, dan satu unit excavator merek Komatsu PC78 warna kuning. Salah satu truk bahkan diamankan dalam kondisi masih bermuatan tanah urug.
“Kami tindak lanjuti informasi dari masyarakat, kami lakukan penyelidikan hingga akhirnya ditemukan dugaan aktivitas penambangan tanpa izin di wilayah Getasan. Dalam penindakan itu kami amankan satu orang tersangka berikut lima unit truk dump dan satu unit excavator,” jelas AKBP Heru.
Kapolres menambahkan, pengawasan terhadap aktivitas tambang perlu dilakukan agar pemanfaatan sumber daya alam berjalan sesuai aturan. Ia juga mengajak masyarakat untuk aktif melapor jika mengetahui adanya aktivitas tambang yang diduga tidak berizin.
Atas perbuatannya, MDF kini disangkakan melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana disesuaikan dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Polres Semarang menegaskan akan terus melakukan penegakan hukum terhadap berbagai aktivitas yang berpotensi melanggar aturan, sebagai bagian dari komitmen Polri dalam menjaga ketertiban masyarakat serta mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara tertib dan bertanggung jawab.
(Indra.S)
