Oleh: Yakub F. Ismail
Kondisi Utang luar negeri (ULN) Indonesia kini kembali mendapat sorotan tajam setelah nilainya menembus USD 444,4 miliar atau setara Rp7.999 triliun, yang merupakan level tertinggi sepanjang sejarah.
Angka yang nyaris mencapai Rp8.000 triliun memang membuat kondisi psikologis masyarakat sedikit terganggu.
Hal yang menjadi atensi adalah bahwa situasi ini tidak serta-merta mencerminkan kondisi ekonomi yang buruk, sebab utang pada dasarnya merupakan instrumen pembiayaan yang lazim digunakan banyak negara.
Namun demikian, kala tren kenaikannya berlangsung secara konstan disertai kebutuhan pembiayaan semakin bergantung pada pinjaman eksternal, maka muncul pertanyaan mengenai keberlanjutan fiskal dan ketahanan ekonomi nasional.
Tantangan terbesar saat ini tentu bukan semata soal besarnya nominal utang, akan tetapi bagaimana kemampuan negara mengelola risiko pembayaran, menjaga produktivitas penggunaan dana pinjaman, serta memastikan utang benar-benar menciptakan nilai tambah bagi perekonomian.
Artinya, tanpa pengelolaan yang disiplin, beban pembayaran pokok dan bunga dapat mempersempit ruang fiskal untuk membiayai pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur.
Demikian, peningkatan ULN harus dimaknai sebagai alarm untuk mengevaluasi strategi pembiayaan pembangunan sekaligus memperkuat fondasi ekonomi Indonesia.
Mengapa Utang RI Terus Bertambah?
Pertanyaan terus menghantui benak publik: mengapa utang negara dari waktu ke waktu terus mengalami kenaikan?
Menjawab pertanyaan tersebut memang tidak mudah. Namun, pastinya, peningkatan utang luar negeri Indonesia adalah akumulasi dari berbagai faktor struktural yang saling berkaitan.
Salah satu penyebab paling krusial adalah terkait kebutuhan pembiayaan pembangunan yang jauh lebih besar dibandingkan kapasitas penerimaan negara.
Jika dicermati lebih dalam, beberapa tahun belakangan, pemerintah terus mendorong pembangunan infrastruktur, penguatan layanan publik, transisi energi, hilirisasi industri, hingga berbagai program perlindungan sosial.
Apa yang dapat dibaca dari situasi ini yakni bahwa seluruh agenda tersebut membutuhkan anggaran yang sangat besar, sementara penerimaan perpajakan belum tumbuh cukup cepat untuk mengimbanginya.
Di samping itu, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga diakui masih menjadi salah satu penyebab penting di balik menggunungnya utang RI.
Ketika pengeluaran negara lebih besar dari penerimaan, maka langkah yang ditempuh pemerintah harus mencari sumber pembiayaan tambahan, baik melalui penerbitan surat utang maupun pinjaman luar negeri.
Dalam kondisi ketidakpastian global, pembiayaan eksternal kerap dipilih sebagai alternatif karena mampu menyediakan dana dalam jumlah besar dengan tenor yang relatif panjang.
Di samping pemerintah, sektor swasta adalah salah satu pihak yang juga paling berkontribusi terhadap kenaikan ULN.
Banyak korporasi memanfaatkan pinjaman luar negeri untuk membiayai ekspansi usaha, investasi, maupun kebutuhan modal kerja.
Berikutnya adakah faktor keterbatasan pendalaman pasar keuangan domestik. Terbatasnya sumber pembiayaan jangka panjang di dalam negeri mendorong pemerintah serta dunia usaha terus bergantung pada pembiayaan luar negeri.
Di tengah kebutuhan investasi yang terus berprogres, pinjaman eksternal menjadi salah satu opsi paling realistis. Dan sinilah letak persoalan itu.
Karenanya, pokok permasalahan utama bukanlah keberadaan utang itu sendiri. Jika ditilik menggundakan teori ekonomi publik, maka sebetulnya utang merupakan instrumen yang sah untuk mempercepat pembangunan.
Letak permasalahannya berada pada efektivitas penggunaannya. Dengan kata lain, apabila dana pinjaman lebih banyak digunakan untuk belanja yang bersifat konsumtif atau tidak menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang memadai, maka manfaat utang akan jauh lebih kecil dibandingkan beban yang harus ditanggung generasi berikutnya.
Sebaliknya, jika utang luar negeri diarahkan pada investasi produktif yang meningkatkan kapasitas ekonomi nasional, maka pinjaman tersebut dapat menjadi lavarage bagi pertumbuhan yang berkelanjutan.
Jalan Keluar
Bertambanhnya utang luar negeri semestinya menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk kembali merefleksikan diri sembari memperkuat strategi pembiayaan pembangunan yang lebih sehat dan berkelanjutan.
Jalan keluar pertama adalah meningkatkan kualitas penerimaan negara melalui reformasi perpajakan yang lebih efektif.
Fokus utama harus diarahkan bukan sekadar menaikkan tarif pajak, tapi bagaimana memperluas basis pajak, melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak dan memanfaatkan digitalisasi untuk mempersempit ruang penghindaran pajak.
Melalui penerimaan yang lebih kuat, ketergantungan negara terhadap pembiayaan utang luar negeri dapat ditekan secara bertahap.
Selanjutnya, memastikan setiap rupiah utang harus benar-benar produktif bukan sekadar pembiayaan program yang habis pakai.
Ia harus benar-benar menghasilkan manfaat ekonomi yang nyata. Pemerintah dalam hal ini harus menerapkan evaluasi yang lebih ketat terhadap proyek-proyek yang dibiayai melalui pinjaman.
Dengan demikian, prioritas pembiayaan harus diberikan kepada investasi yang mampu meningkatkan produktivitas nasional, seperti infrastruktur strategis, pendidikan, riset dan inovasi, ketahanan pangan, transformasi digital, serta pengembangan industri bernilai tambah tinggi.
Jika langkah ini diambil, maka utang tidak sekadar menjadi beban, melainkan dapat menciptakan kapasitas baru yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara di masa depan.
Di saat bersamaan, target penerimaan devisa perlu dilakukan melalui penguatan sektor industri dan peningkatan ekspor bernilai tambah.
Kegiatan hilirisasi sumber daya alam, pengembangan manufaktur berteknologi menengah dan tinggi, serta perluasan pasar ekspor adalah opsi yang harus dioptimalkan guna memperkuat posisi neraca pembayaran sehingga risiko ketergantungan terhadap pembiayaan luar negeri semakin berkurang.
Berikutnya, pendalaman pasar keuangan domestik juga menjadi salah satu langkah strategis yang tidak boleh diabaikan.
Pengembangan pasar obligasi nasional, misalnya, dapat meningkatkan partisipasi investor domestik, sekaligus optimalisasi dana pensiun, asuransi, dan lembaga investasi dalam negeri akan menyediakan alternatif pembiayaan yang lebih stabil.
Dengan demikian, semakin besar kemampuan Indonesia membiayai pembangunan dari sumber-sumber dalam negeri, maka akan semakin kecil pula eksposur terhadap gejolak pasar keuangan global.
Pada akhirnya, keberhasilan mengelola utang tidak selalu diukur melalui kemampuan membayar cicilan, melainkan juga dari kemampuan mengubah utang menjadi investasi yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan pengetatan disiplin fiskal, tata kelola yang lebih terbuka dan akuntabel, efisiensi belanja negara, serta kebijakan ekonomi yang berorientasi produktivitas, Indonesia bukan hanya mengubah utang menjadi kekuatan, tapi juga mencipatakan jalan keluar menuju kemandirian.
Penulis adalah Direktur Eksekutif Indonesian Initiative for Strategic and Policy Studies (INISIATOR)
