Oleh: Yakub F. Ismail
Awal tahun 2026 menjadi fase yang tidak mudah bagi seorang pemimpin Jakarta. Bukan karena minimnya perencanaan atau lemahnya kapasitas sang nakhoda, melainkan tantangan kompleksitas persoalan yang makin berlapis.
Tidak seperti kota-kota lainnya di Indonesia, Jakarta merupakan ruang hidup yang selalu menjadi fokus perhatian sekaligus parameter bagi keberhasilan kebijakan nasional. Ini karena kota penuh sejarah ini kerap diidentikkan sebagai wajah Indonesia.
Ekspektasi yang begitu besar terhadap Jakarta membuat siapapun yang memimpin daerah ini tidak pernah bisa menghidar dari sorotan publik.
Di balik plus dan minusnya, seorang Gubernur DKI Jakarta selalu berada dalam posisi yang serba tidak nyaman. Adakalanya ia dipuji ketika berhasil membuat gebrakan besar menjawab persoalan yang ada.
Namun, tidak jarang, ia mendapatkan cacian dan hinaan hanya karena kesalahan kecil yang dibuatnya.
Memang menjadi kepala daerah Jakarta bukan pekerjaan sederhana. Jabatan tersebut bahkan penuh risiko. Hanya mereka yang berani dan siap, mampu melewati ujian tersebut.
Hal itulah yang saat ini dirasakan Gubernur Pramono Anung ketika diamanahkan memimpin daerah dengan jumlah penghuni tetap sekitar 11 juta sekian penduduk tersebut.
Mengawali tahun 2026, yang juga menjadi momentum menuju satu tahun masa menjabat pasca dilantik pada 20 Februari 2025, Pramono Anung sudah dihadapkan dengan ujian yang cukup berat.
Salah satu persoalan yang dihadapi saat ini yakni cuaca ekstrem. Harus diakui bahwa cuaca ekstrem kian sulit diprediksi secara tepat, meski inovasi teknologi pendeteksi cuaca terus diperbarui setiap saat.
Terlebih, Kota Jakarta yang selama ini selalu familiar dengan persoalan klasiknya mulai dari genangan, banjir, rob (kenaikan permukaan air laut), penurunan tanah, hingga ketergantungan pada wilayah hulu, yang tidak jarang membuat seorang gubernur kewalahan mencari jalan keluarnya.
Di tengah situasi tersebut, perhatian dan harapan tinggi diletakkan di pundak sang pemimpin daerah.
Dengan demikian, mampukah Pramono Anung membaca situasi, bersikap antisipatif, dan punya resep solutif dalam mengatasi tantangan tersebut? Di sinilah letak ujian yang bakal menentukan seberapa tangguh dan dapat diandalkan dari seorang Pramono untuk memimpin ibu kota.
Menuju 1 Tahun Kepemimpinan
Menyongsong satu tahun pengabdian, Pramono Anung masih tampil dengan gaya yang khasnya yang penuh ketenangan dan antisipatif.
Tidak banyak yang berbeda dari karakter kepemimpinan seorang Pramono sejak awal menjabat, hingga dihantam berbagai ujian selama menakhodai ibu kota.
Apa yang konsisten dari seorang Pramono sejauh ini adalah komitmennya dalam menjaga kesinambungan kebijakan yang telah direncanakan matang sebelumnya.
Pramono, seperti telah jamak diketahui, tidak ingin terburu-buru mengubah sikap dan mindset dalam menghadapi persoalan yang datang secara tiba-tiba ataupun yang sifatnya kronis.
Ia selalu menunjukkan cara kerjanya yang rapi, tenang, terkoordinasi, telaten, dan penuh kehati-hatian kala mengurai suatu problematika yang dihadapi. Setidaknya, itulah yang dibuktikan di tahun pertama kepemimpinannya ini.
Karakter kepemimpinan Pramono juga tercermin dari sejumlah kebijakan yang lahir dari tangan dinginnya.
Sebagai contoh, di masa kepemimpinannya, Pramono mendorong penguatan integrasi antarmoda sebagai fondasi mobilitas perkotaan.
Moda transportasi publik seperti MRT, LRT, TransJakarta, dan transportasi pengumpan diarahkan untuk bekerja dalam satu sistem yang saling terkoneksi dan terintegrasi.
Tidak berhenti di sana, sejumlah proyek besar yang sempat mangkrak dan merusak estetika kota seperti proyek monorel yang sempat terhenti selama 22 tahun kini mulai dibereskan.
Sebelum Pramono, tiang-tiang monorel mangkrak yang terpancang di sepanjang jalan raya HR Rasuna Said itu dibiarkan berdiri membisu tanpa sentuhan apapun.
Bukan karena ia berdiri kokoh sebagai simbol peradaban kota, melainkan hamparan besi tua tengah kota yang mengganggu itu sengaja dibiarkan begitu, karena tidak ada yang tertarik untuk menatanya kembali.
Baru di era Pramono, proyek gagal itu mendapat perhatian dan mulai ditata ulang. Tujuannya sederhana, sebelum memulai langkah besar, perlu membereskan hambatan kecil yang menghalang di depan mata.
Sementara, dalam konteks penanganan banjir, Pramono juga menunjukkan keseriusannya melalui penguatan strategi kombinasi antara solusi struktural dan nonstruktural.
Kebijakan normalisasi sungai, perbaikan drainase lingkungan, pengerukan waduk dan sungai, sampai dengan penguatan sistem peringatan dini menjadi agenda krusial yang selalu ditekankan di berbagai kesempatan.
Tidak berhenti di situ, Pramono juga mendorong kerja sama lintas wilayah sebagai prasyarat utama menyelesaikan masalah banjir di Jakarta.
Menurutnya, masalah banjir di Jakarta sangat kompleks, sehingga tidak bisa ditangani melalui pendekatan tunggal dan pasrial. Masalah banjir Jakarta sangat berkaitan erat dengan kawasan hulu dan daerah penyangga. Sinergi dan kolaborasi antarwilayah, karenanya, merupakan kunci utama keberhasilan.
Pada aspek pelayanan publik dan birokrasi, Pramono tiada henti mendorong digitalisasi layanan, penyederhanaan perizinan, hingga penegakan disiplin aparatur.
Sejumlah inovasi administratif lahir dari kerja keras dan dedikasinya yang tak kenal lelah. Ia terus mengarahkan jajarannya untuk memangkas prosedur birokrasi yang berbelit dan meningkatkan transparansi, terutama dari sisi layanan kependudukan dan perizinan usaha.
Seluruh capaian dan arah kebijakan yang diambil tersebut tentu menjadi modal penting dalam mengawali pemerintahannya di tahun 2026 ini.
Dengan keuatan fondasi kebijakan yang telah dipersiapkan satu tahun pertama, Pramono dngan satu keyakinan penuh siap menghadapi tantangan di awal 2026 dengan kesiapsiagaan yang lebih terukur.
Menyongsong 50 Dekade Jakarta
Membahas Jakarta tidak bisa melepaskan dari perjalanan panjang sejarah yang penuh liku. Dari masa Batavia, sebagai kota kolonial yang dibangun VOC pada abad ke-17, Jakarta lahir sebagai kepentingan dagang dan kekuasaan.
Struktur dan tata kota dirancang dengan tujuan melayani kolonialisme, meninggalkan warisan ketimpangan dan persoalan tata ruang yang jejaknya masih bisa disaksikan dan dirasakan sampai sekarang.
Lalu, pada masa setelah kemerdekaan, transformasi mulai dilakukan, dimulai dari mengganti nama Batavia menjadi Jakarta sebagai wujud mencitakan identitas baru yang selaras-senafas dengan peradaban bangsa.
Pelan tapi pasti, kota ini mulai tumbuh menjadi pusat pemerintahan negara, ekonomi, hingga menjelma sebagai simpul kebudayaan dan identitas nasional.
Dalam perjalanannya menuju 50 dekade (499 tahun), Jakarta diyakini bakal mengalami transformasi besar (great transformation), sebagai kota administratif menjadi pusat ekonomi global.
Menyogsong era baru tersebut, sejumlah persiapan harus dilakukan dari sekarang, mulai dari pembangunan infrastruktur modern, ekspansi kawasan bisnis, hingga pemanfaatan demografi.
Karena itu, menuju masa 500 tahun yang juga bermakna separuh milenium, adalah sebuah perjalanan yang penuh makna.
Ia tidak sekadar rayakan tahun dengan menekankan pada sisi refleksivitas semata, melainkan pada persiapan energi menjemput transformasi besar yang dipersiapkan secara matang di bawah kepemimpinan seorang gubernur.
Dalam konteks inilah sorotan terhadap kepemimpinan Pramono Anung memperoleh makna strategis.
Pramono kini memimpin Jakarta di masa transisi sejarah yang penuh penentuan. Jakarta yang tengah mempersiapkan diri menuju kota global yang sarat kompetisi, inovasi dan kreativitas.
Pada poin ini, tanggung jawab seorang nakhoda sungguh dipertaruhkan. Jika ia berhasil, akan dikenang sebagai pemimpin yang berhasil melangkahi masa peralihan dengan penuh harapan. Sebaliknya, jika ia gagal, maka akan diingat sebagai makhoda buruk yang membunuh mimpi besar berjuta rakyat.
Semoga, tantangan serius ini mampu dijawab dengan karya dan prestasi meyakinkan di tangan seorang Gubernur Pramono Anung yang kini sedang berada di trayek yang tepat.
Penulis adalah Direktur Eksekutif INISIATOR
