INDRAMAYU, SMI. id – Ratusan nelayan yang tergabung dalam Gerakan Nelayan Pantura menggelar aksi di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Karangsong, Kabupaten Indramayu, Senin (04/05/2026).
Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap tingginya harga dan sulitnya pasokan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar non subsidi yang dinilai sangat memberatkan aktivitas melaut.
Para nelayan berkumpul di area pelabuhan sambil membawa poster berisi tuntutan, di antaranya permintaan kestabilan harga solar serta kelancaran distribusi BBM. Mereka menilai kondisi tersebut telah berdampak langsung terhadap menurunnya aktivitas penangkapan ikan, bahkan menyebabkan banyak kapal perikanan bersandar dan tidak beroperasi.
Ketua Umum Gerakan Nelayan Pantura, Kajidin, menyampaikan bahwa kenaikan harga solar industri yang signifikan serta keterbatasan pasokan menjadi persoalan serius bagi nelayan, khususnya kapal berkapasitas di atas 30 Gross Ton (GT).
“Kami butuh solar agar ekonomi tetap berjalan. Tanpa BBM, nelayan tidak bisa melaut, dan ini berdampak pada pendapatan serta keberlangsungan usaha perikanan tangkap,” ujar Kajidin di sela aksi.
Menurutnya, kondisi ini juga memicu efek berantai, seperti penumpukan kapal di Pelabuhan Perikanan Karangsong, meningkatnya pengangguran di wilayah pesisir, hingga menurunnya minat investasi di sektor perikanan tangkap.
Selain menyoroti persoalan BBM, nelayan juga mengkritik belum adanya kebijakan harga khusus solar non subsidi untuk nelayan, minimnya peran pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas harga ikan, serta kurangnya dukungan sarana pasca produksi di pelabuhan.
Dalam aksinya, Gerakan Nelayan Pantura menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, di antaranya pemberian harga khusus BBM non subsidi bagi nelayan kapal di atas 30 GT, stabilisasi harga ikan secara nasional, serta peninjauan kembali regulasi zonasi pelabuhan pangkalan yang dinilai belum berpihak pada nelayan.
Para nelayan berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut, sehingga aktivitas melaut dapat kembali normal dan roda perekonomian masyarakat pesisir tetap berjalan.
“Laut adalah sumber kehidupan kami. Kami berharap ada solusi nyata dari pemerintah,” tegas Kajidin.
Aksi berlangsung dengan tertib dan menjadi simbol kuat suara nelayan Pantura yang menuntut perhatian atas keberlangsungan sektor perikanan di tengah tekanan biaya operasional yang semakin tinggi.
Selain itu, Gerakan Nelayan Pantura juga telah mengirimkan surat permohonan terkait penetapan harga BBM non subsidi kepada Presiden Republik Indonesia tembusan salah satunya kepada Bupati Indramayu, agar turut serta mendorong pemerintah pusat dalam mengatasi permasalahan ini. Adapun surat tersebut diberikan langsung oleh para perwakilan GNP dan diterima oleh Asisten Daerah (Asda) II Asep Abdul Mukti di Pendopo Indramayu.***
